PendirianUsaha di Indonesia: 3 Pertimbangan Utama 1. Pendirian Perusahaan Langkah pertama dalam pendirian usaha di Indonesia adalah memilih badan usaha. Ada beberapa jenis badan usaha di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT), perusahaan asing (PT PMA), kantor perwakilan dan perusahaan pemerintah. ApabilaAnda ingin mendirikan usaha, maka Anda perlu memahami apa akta pendirian usaha itu sendiri. Akta pendirian perusahaan adalah dokumen penting yang menjadi bukti atas berdirinya badan usaha yang baru. Dokumen ini akan menjadi bukti sah sehingga seuatu badan usaha legal di mata hukum Indonesia. Berikutdisajikan beberapa langkah dasar dalam membangun bisnis startup yang sukses. 1. Menyiapkan Ide Inovatif Sebelum anda memutuskan untuk terjun ke dunia startup, hal mendasar yang wajib anda siapkan adalah memiliki gagasan atau ide inovatif yang akan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. RencanaUsaha Setelah menentukan ide bisnis, maka tahap selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membuat rencana usaha. Rencana usaha ini meliputi apa saja yang akan dilakukan sebelum bisnis tersebut resmi Anda luncurkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. Nah yuk kita simak beberapa langkah mendirikan badan usaha secara umum. Pembuatan Akta Perusahaan Akta perusahaan merupakan dokumen yang dibuat dan disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan, baik itu perusahaan yang berbadan hukum maupun perusahaan yang tidak berbadan hukum. Mengenaipersiapan pendirian usaha berdasarkan proposal usaha ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha, yaitu pengurusan izin usaha, penentuan tempat/ lokasi usaha., pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi, perekrutan dan penepatan SDM (Sumber Daya Manusia), dan persiapan administrasi usaha. Berikutini adalah langkah-langkah pendirian CV: Pembuatan akta dan pendirian CV. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembuatan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), sekarang NIB. Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sekarang NIB. 3Tips Membangun Sebuah Bisnis untuk Meminimalisir Risiko 3.1 Tentukan Arah Bisnis Anda 3.2 Unik dan Berbeda dari Bisnis Serupa yang Sudah Ada 3.3 Melihat Potensi Pasar 3.4 Menentukan Strategi Marketing yang Baik 3.5 Mengatur Keuangan dalam Berbisnis Berbagai Risiko yang Sering Terjadi dalam Membangun Sebuah Bisnis Akteperusahaan sangat diperlukan dalam mendirikan sebuah perusahaan / PT / CV dikarenakan perusahaan anda adalah berbasis hukum. Akte ini berisikan lengkap data-data meliputi opsi nama perusahaan, bidang perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik perusahaan, modal utama, nama komisaris, nama direktur, dan nama semua jajaran perusahaan. Berikutadalah langkah langkah menyusun usaha baru. Yang pertama adalah melakukan penelitian atau riset, yang utama adalah riset tentang konsumen, ada 3 hal yang untuk meneliti konsumen yaitu, kebutuhan untuk dipenuhi dengan produk kita, yang kedua adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan produk kita, yang ketiga adalah harapan yang bisa Suratizin usaha yang diperlukan dalam pendirian usaha di antaranya: 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Nomor Register Perusahaan (NRP) 5. Nomor Rekening Bank (NRB) 6. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 7. Bilasemua dokumen yang dibutuhkan sudah siap, Anda tinggal mengikuti panduan langkah demi langkah mendirikan PT seperti di bawah ini. 1. Mempersiapkan Data Pendiri PT Pada tahapan ini ada lima hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu pemilihan nama PT, tempat dan kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, struktur permodalan PT, dan pengurus PT. Langkahselanjutnya yang harus Anda lakukan adalah membentuk badan hukum yang memayungi usaha Anda, biasakan dalam membuat usaha walaupun itu dalam skala kecil, Anda memayungi usaha itu dengan azas legalitas yang memadai. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Persiapanmodal untuk mendirikan pt. 12/01/2017 · membuka usaha sendiri memang terkadang menggiurkan, karena bisa menjadi bos di tempat atau lahan usaha. 31/08/2018 · langkah selanjutnya adalah menentukan bidang usaha dari perusahaan yang akan anda dirikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh klasifikasi baku lapangan usaha indonesia 1Vhay. Penulis Kinanthi Dararizki Editor Banu Rinaldi 09 Februari 2021 Lama Baca 8 menit Setelah mengetahui berbagai jenis badan usaha di artikel sebelumnya, sekarang mari kita mengetahui apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mendirikan badan usaha. Seperti yang sudah disebutkan bahwa dengan memiliki legalitas badan usaha, maka akan membantu sahabat untuk melindungi usaha dari berbagai macam masalah, seperti ketidakpastian juga akan memudahkan ketika ada masalah dengan pajak, ketenagakerjaan, pengajuan kredit ke lembaga keuangan, keikutsertaan dalam tender, Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI dan urusan lainnya. Jadi, badan usaha adalah kebutuhan pokok bagi pelaku usaha yang ingin membangun perusahaan yang besar. Mari kita bahas bersama lebih lengkapnya di artikel Juga Pendaftaran Nomor Induk Berusaha NIB di OSS RBA 2021 Keuntungan Memiliki Legalitas Badan Usaha Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu beberapa keuntungan yang diperoleh ketika sudah memiliki legalitas badan kepatuhan terhadap aturan hukum Di Indonesia, segala jenis usaha sudah diatur oleh peraturan atau perundang-undangan. Karena itu, ketika sudah memiliki legalitas, maka sahabat dianggap sudah mematuhi aturan hukum yang berlaku, karena jika sudah resmi, maka badan usaha akan dikenakan aturan pajak dan perlindungan Hukum Dengan adanya legalitas badan usaha maka sahabat akan mendapatkan perlindungan terhadap usahanya dan terhindar dari segala jenis tuntutan hukum akibat aktivitas usaha Juga Mengenal Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro dan KecilMembantu pengembangan usaha Teman-teman akan lebih mudah mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Juga akan lebih mudah untuk masuk komunitas atau asosiasi mendapat proyek atau tender Jika sudah memiliki dokumen legalitas yang lengkap, maka sahabat bisa mengikuti acara pelelangan proyek atau tender, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak swasta. Kelengkapan dokumen ini juga bisa membangun kepercayaan investor kepada usaha yang dijalankan. Karena itu, kami sangat menyarankan untuk mengurus legalitas badan usaha agar bisa mengembangkan usaha dengan lebih mudah. Baca Juga Mengenal Sertifikat Merek Langkah-Langkah Mendirikan Badan Usaha Nah, yuk kita simak beberapa langkah mendirikan badan usaha secara Pembuatan Akta Perusahaan Akta perusahaan merupakan dokumen yang dibuat dan disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan, baik itu perusahaan yang berbadan hukum maupun perusahaan yang tidak berbadan hukum. Akta perusahaan ini berisi informasi lengkap tentang usaha yang dijalankan, mulai dari nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama pemilik modal, besaran modal dasar dan disetor serta struktur pengurus perusahaan direktur, komisaris, dll. Akta pendirian perusahaan ini harus dibuatdan ditandatangani oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah Indonesia. Pembuatannya adalah dengan menyertakan fotokopi KTP pendiri. Selanjutnya, akan mendapatkan SK Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun dalam prakteknya ada beberapa badan usaha yang tidak harus memiliki akta perusahaan, akan tetapi saat ini akte menjadi penting dimiliki karena akta adalah identitas dari usaha yang Juga Jenis dan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual HAKI2. Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU Surat ini dibuat dan dikeluarkan oleh kantor kelurahan/desa dimana perusahaan berada. Berdasarkan surat ini, Camat akan menerbitkan surat keterangan yang sama. Persyaratan untuk mendapatkan SKDU adalah fotokopi PBB tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, KTP direktur, serta IMB jika PT tidak berada di gedung terbaru adalah bahwa Pemerintah Daerah sudah diperintahkan untuk tidak lagi mengeluarkan dokumen SKDU dan Izin Gangguan dalam rangka kemudahan pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ pada 17 Juli 2019. Dalam prakteknya secara umum, dokumen ini digantikan dengan Surat Pernyataan Domisili Usaha SPDU yang dibuat sendiri oleh pemohon perizinan pemilik dan penanggung jawab utama suatu usaha.Baca Juga Siapa Bilang UKM Tidak Memerlukan Sertifikasi Halal?3. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk mendapatkan NPWP Badan Usaha, yang diperlukan adalah salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili Badan Usaha. Persyaratan lain yang dibutuhkan NPWP pendiri badan usaha, photocopy KTP Direktur atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA, SKDU, dan akta pendirian Mengurus Nomor Induk Berusaha NIB Nomor Induk Berusaha NIB yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran yang berbentuk 13 tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. NIB ini berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan TDP, Angka Pengenal Importir API dan Akses Kepabeanan. Tidak ada perbedaan proses pengajuan NIB di OSS baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. Dengan memiliki NIB, maka usaha sahabat sudah terdaftar. Setelah berhasil mendapatkan NIB, maka proses selanjutnya di OSS adalah mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Yang perlu diperhatikan, dalam permohonan melalui Lembaga OSS pelaku usaha wajib memiliki akta perusahaan beserta perubahannya yang masuk dalam sistem administrasi badan usaha Kemenkumham, NPWP dan Juga Mengenal Phytosanitary Certificate5. Mengurus Izin Usaha/ Izin Komersial Setelah mendapatkan NIB, maka OSS akan mengeluarkan dua tahap izin yaitu izin usaha dan izin komersial. Izin usaha adalah adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen. Sementara Izin Komersial atau Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan akan melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Kendala Mengurus Legalitas Badan Usaha Bagaimana? Sebenarnya tidak susah ya mengurus legalitas badan usaha. Namun, bukan berarti tidak ada kendala ketika pengurusannya. Berikut adalah beberapa kendala yang sering dijumpai ketika mengurus legalitas badan usaha1. Kendala Modal Sebelumnya, disebutkan di UU Nomor 40 Tahun 2007 bahwa modal dasar yang dibutuhkan untuk mendirikan badan usaha minimal sekitar Rp 50 Juta dengan 25% diantaranya harus disetor. Karena inilah, banyak yang tidak mengurus legalitas badan usaha karena biaya yang mahal. Namun haltersebut tidak lagi menjadi masalahkarena diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Pasar Perseroan Terbatas yang mengatur tentang perubahan modal dasar. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa besaran modal bisa ditentukan sesuai kesepakatan bersama para Juga Apa itu Perseroan Terbatas PT?2. Penentuan Bidang Usaha Dalam beberapa kasus, pelakuusaha mengalami kesulitan ketika menentukan bidangusahanya, Padahal bidang usaha ini akan dicantumkan di akta perusahaan. Pelaku usaha bisa membaca Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau biasa disebut KBLI untuk mengetahui berbagai jenisbidang usaha. Jika sahabat mendirikan PT setelah adanya OSS maka harus dipastikan bidang usaha yang tercantum dalam maksud dan tujuan di akta pendirian sudah menggunakan KBLI 2017. Perlu diingat bahwa penggunaan KBLI 2017 ini harus sudah dilakukan di tahap pembuatan akta Domisili Usaha Domisili usaha tidak hanya berkaitan dengan lokasi usaha, tetapi juga dengan jenis bangunan rumah, toko, perkantoran, dll. Hal ini penting karena ada beberapa kota yang memberlakukan larangan menjadikan tempat tinggal sebagai lokasi usaha. Pastikan domisiliusaha sahabat sudah sesuai dengan ketentuan kota/kabupaten Juga Apa itu Perseroan Terbatas PT?4. Persyaratan Administratif Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam setiap langkah pendirian badan usaha memerlukan dokumen persyaratan yang berbeda. Karena itu, pastikan bahwa dokumen persyaratan sudah lengkap dan benar sesuai dengan tahapannya. Sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana langkah pendirian badan usaha, apa saja kendalanya dan juga keuntungan mengurus legalitas badan usaha. Yuk segera urus legalitas badan usaha kita. Pastikan sudah memilih badan usaha yang benar ya. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah lebih baik mengurus legalitas badan usaha sendiri atau melalui jasa konsultan? Kami menyarankan untuk memakai jasa konsultan karena selama proses legalitas berlangsung, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Misalnya, untuk menentukan bidang usaha berdasarkan KBLI akan lebih baik jika mendapatkan saran dari konsultan hukum. Juga mengenai pemilihan notaris, akan lebih baik melalui konsultan karena konsultan hukum sudah mengetahui kredibilitas notaris yang merasa artikel ini bermanfaat, yuk bantu sebarkan ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar pada artikel ini ya Sahabat Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Pasar Perseroan - Bagi kamu pelaku usaha kecil dan mikro yang ingin mendirikan perseroan terbatas PT, kini prosedurnya semakin mudah. Hal ini tidak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja yang berdampak pada sejumlah perubahan aturan sebelumnya. Sejumlah poin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT pun terkena juga Pelaku UMKM Bisa Ajukan Pinjaman Digital BRI hingga Rp 50 Juta, Ini Caranya Dalam hal ini, pemerintah juga telah menerbitkan aturan turunan UU Cipta Kerja sebagai pedoman untuk penerapannya secara teknis. Di antara aturan turunan itu, saat ini sudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PP 7/2021.Selanjutnya, terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil PP 8/2021. Baca juga Ini 5 Kemudahan Bagi Pelaku UMK Lewat PP Turunan UU Cipta Kerja Kriteria PT usaha kecil dan mikro Sebelum mendirikan PT, kamu harus memahami kriteria apa saja yang masuk dalam kategori usaha kecil dan mikro. Pasalnya, hanya usaha yang masuk kriteria inilah yang bisa mendapatkan kemudahan dalam hal pendirian PT. Kategorisasi usaha kecil dan mikro termuat dalam PP 7/2021. Dalam Pasal 1 Angka 2 regulasi itu, dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Kriteria usaha mikro dalam PP 7/2021 yakni memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sumber foto Freepik Startup merupakan perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi di Tanah Air, banyak startup baru bermunculan. Ide cemerlang, produk atau jasa yang ditawarkan pun kian beragam. Ingin menjadi salah satu pelaku bisnis startup? Simak yuk langkah-langkah pendirian dan persyaratan yang harus dipenuhi! 1. Buatlah PT untuk Bisnis Startup Anda Sumber foto Freepik Langkah pertama yang dapat Anda lakukan saat hendak mendirikan bisnis startup, usahakan bahwa usaha yang Anda bangun dibuat dalam PT. Bentuk usaha ini disahkan oleh Kemenkumham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga menguntungkan karena lebih aman secara hukum. Kebanyakan proyek tender dari pemerintah maupun swasta hanya menerima partisipasi dari perusahaan dengan bentuk PT, terutama proyek yang bernilai besar. Inilah keuntungan yang Anda dapatkan apabila mendaftarkan bisnis startup Anda dalam bentuk PT. PT atau Perseroan Terbatas adalah perusahaan berbadan hukum yang pendiriannya harus sesuai dengan peraturan tertulis dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimiliki oleh minimal dua orang Direktur dan Komisaris dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut. Nah, XWORK saat ini menawarkan promo menarik yaitu jasa pembuatan PT lengkap dengan alamat virtual office yang berlokasi strategis di Jakarta serta fasilitas-fasilitas menarik guna menunjang bisnis Anda. Daftar segera disini! 2. Klasifikasikan Bisnis Usaha Anda Sumber foto Freepik Bagaimana, apakah Anda tertarik mendaftarkan bisnis startup dalam bentuk Anda? Kalau tertarik, sebelum pengajuan pembuatan PT, disarankan untuk mengetahui jenis usaha yang dilakukan. Biasanya masing-masing usaha membutuhkan izin yang berbeda-beda. Lembaga yang digunakan untuk mendaftar juga kadang berbeda, misalnya bisnis startup Anda bergerak di bidang pariwisata, maka terdapat persyaratan izin khusus, yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata TDUP. Berdasarkan peraturan Menteri pariwisata terbaru tentang penerbitan TDUP Pemenpar 10/2018, lokasi usaha pariwisata merupakan salah satu hal yang menjadi syarat mutlak penerbitan TDUP. Kementerian Pariwisata akan melakukan pengecekan ke lokasi usaha yang bergerak di sektor pariwisata. PT diklasifikasikan menjadi 3 jenis kecil, menengah dan besar. Perbedaan antara jenis-jenis PT tersebut adalah modal setornya. Untuk PT kecil, modal setornya lebih dari Rp. PT menengah modal setornya lebih dari Rp. dan PT besar modal setornya mencapai angka lebih dari Rp. 3. Akta Pendirian Usaha Sumber foto Freepik Notaris akan membuat Akta Perusahaan sesuai dengan data-data perusahaan yang disepakati oleh para pengurus dan pemegang saham. Semua pemegang saham perusahaan melakukan tanda tangan Akta Pendirian PT di hadapan notaris. Pembacaan isi Akta Pendirian PT dilakukan oleh notaris, kemudian dijelaskan juga apa saja maksud pasal-pasal dalam Akta Pendirian PT. Apabila ada pemegang saham yang berhalangan hadir, maka dapat memberikan kuasa secara tertulis Surat Kuasa kepada pihak lain untuk mengganti kehadiran pemegang saham yang tidak dapat hadir tersebut. Direktur dan Komisaris tidak diwajibkan ikut serta melakukan prosesi tanda tangan kecuali menjabat sebagai pemegang saham. Setelah tanda tangan oleh seluruh pemegang saham selesai, notaris membuatkan Salinan Akta kemudian mendaftarkan Akta tersebut di Kemenkumham. Anda akan mendapatkan Akta Salinan beserta Surat Keputusan Kemenkumham SK Kemenkumham yang mengesahkan pembuatan Akta tersebut. Selain itu, notaris juga akan mendaftarkan NPWP perusahaan baru ke KPP. 4. Urus NPWP Badan Usaha Sumber foto Freepik Setelah melalui proses sebelumnya yakni pendaftaran NPWP oleh notaris ke KPP dan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi, maka KPP akan mengeluarkan Kartu NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak dan SKT Surat Keterangan Terdaftar. KPP bertugas untuk memeriksa data penanggung jawab pada NPWP Perusahaan, status NPWP serta memastikan ada tidaknya tunggakan pajak pada NPWP pribadi masing-masing pengurus dan pemegang saham. Pastikan data pribadi Anda sudah lengkap dan Anda tidak memiliki laporan pajak yang belum terlapor. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dapat mengganggu pembuatan NPWP. Sebaiknya, Anda memastikan bahwa SPT Tahunan dan data pribadi sudah terlapor dengan baik. 5. Domisili dan Alamat Bisnis Startup Harus Jelas Sumber foto Freepik SKDP adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang berfungsi untuk menerangkan kedudukan resmi sebuah perusahaan benar berkedudukan di alamat tersebut. SKDP memiliki masa berlaku, SKDP harus diperpanjang apabila masa berlaku sudah habis. Domisili kantor bersama atau kantor tetap berlaku untuk 5 tahun. Sementara domisili perusahaan yang menggunakan virtual office VO berlaku untuk 1 tahun. Namun, di beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta dan juga Kota Bekasi SKDP sudah ditiadakan. Memang, SKDP masih digunakan di wilayah-wilayah lain tetapi terdapat wacana peniadaan SKDP agar mempercepat proses perizinan dan memudahkan pengusaha. 6. Proses Pembuatan NIB Sumber foto Freepik NIB atau Nomor Izin Berusaha merupakan sistem perizinan terbaru yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017. Fungsi NIB adalah menggantikan beberapa izin sebelumnya seperti TDP Tanda Daftar Perusahaan, API Angka Pengenal Impor, akses kepabeanan sebagai eksportir dan importir, NIK, serta RPTKA. NIB adalah nomor identitas nasional sebagai pengenal dari setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha atau non badan usaha. Apabila Anda sudah memiliki legalitas perusahaan namun belum memiliki NIB, Anda bisa mendaftar secara online di OSS Online Single Submission. Oh iya, perlu diingat bahwa pengajuan API tidak wajib dan hanya perlu diajukan apabila dibutuhkan. API masih bisa didaftarkan setelah NIB sudah keluar. 7. Apakah SIUP Surat Izin Usaha Perusahaan Diperlukan? Sumber foto Freepik Setelah NIB diperoleh, maka Izin Usaha dapat diterbitkan. Sebelumnya terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP yang menjadi salah satu dokumen perizinan wajib untuk perusahaan yang sebelumnya dikeluarkan oleh PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian, Izin Usaha menggantikan fungsi dari Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP tersebut. Secara garis besar, izin usaha berisi syarat-syarat dan peraturan yang harus dipenuhi oleh usaha untuk menjalankan kegiatannya. Apa fungsi Izin Usaha? Fungsinya adalah untuk mengatur kegiatan usaha agar sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku serta melindungi usaha. Setelah pengajuan Izin Usaha, Anda kemudian mengajukan Izin Komersial. Fungsinya adalah untuk pelaku usaha atau badan usaha dengan bidang yang kegiatan operasionalnya membutuhkan izin khusus, contohnya adalah bila perusahaan Anda melakukan produksi makanan atau obat-obatan. 8. Daftarkan Merek Dagang Sumber foto Freepik Merek dagang merupakan hal penting yang harus Anda pikirkan karena dapat membedakan bisnis Anda dengan bisnis lain dan merek juga mempermudah bisnis Anda untuk diingat dan dikenal target pasar dan para konsumen. Cara pertama yang harus Anda lakukan untuk mendaftarkan merek dagang adalah lakukan penelusuran terlebih dahulu terkait merek dagang yang hendak Anda gunakan. Penelusuran bisa dilakukan dengan search engine Google atau dengan mengunjungi halaman DJKI untuk memeriksa jika saja merek yang Anda punya sudah dimiliki atau didaftarkan oleh pihak lain. selanjutnya Anda harus menyiapkan dokumen-dokumen yaitu biodata berisi nama, alamat dan kewarganegaraan dari pemohon perusahaan atau Perorangan sertakan pula fotokopi KTP dan NPWP. Kemudian, siapkan 30 contoh merek berukuran maksimal 9 x 9 cm, minimal 2 x 2 cm dan daftar barang atau jasa yang diberi merek. Kemudian, Anda akan mulai melalui proses pendaftaran merek yang terbagi menjadi dua. Pertama, pengajuan merek oleh pemohon langsung lalu melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI. Anda harus mengisi formulir pendaftaran merek dengan berbagai syarat lainnya yang harus dipenuhi seperti surat keterangan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM, etiket merek, surat kuasa khusus, bukti pembayaran pendaftaran merek serta bukti penerimaan permintaan pendaftaran merek. Setelah Anda mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan, Anda tinggal menunggu pengumuman resmi paling lambat 15 hari sejak Anda mendaftar. Merek dagang yang Anda daftarkan akan melalui Pemeriksaan Formalitas berupa pengecekan kelengkapan persyaratan registrasi merek tertentu. Setelahnya, merek dagang memasuki tahap akhir berupa Pemeriksaan Substantif. Di tahap ini akan diputuskan mengenai persetujuan pendaftaran merek dagang Anda. Pemeriksaan Substantif dilakukan oleh pihak terkait paling lama dalam kurun waktu sembilan bulan. XWORK menyediakan berbagai pilihan Virtual Office VO berlokasi strategis di Jakarta serta jasa pendirian PT lengkap dengan berbagai pilihan harga sesuai kebutuhan Anda. Ingin tahu informasi selengkapnya? Klik disini Jangan lupa untuk mengunjungi Instagram XWORK di untuk mengetahui rekomendasi ruangan dan informasi menarik seputar dunia bisnis serta tempat usaha. Yuk, segera meluncur dengan klik disini Pasang Iklan di XWORK Punya ruangan kosong dan ingin mengoptimalkan penggunaan ruangan Anda sekaligus mengiklankannya di situs XWORK? Tentu bisa! Segera bekerjasama dengan XWORK untuk memasarkan ruangan Anda bersama kami, hubungi kami melalui e-mail di [email protected] ya.

langkah utama untuk mendirikan usaha atau perusahaan adalah